Copa PSSI Kota Semarang, Sponsorship Mendekat

SEMARANG, MEDIA INFORMASI - Kabar gembira berhembus kepada PSSI Kota Semarang. Satu lagi sponsorship mendekat dan siap mem-backup salah satu kegiatan tahun ini. Yakni pelaksanaan Copa PSSI Kota Semarang yang menjadi agenda tahunan sejak 2009 lalu.
Hal itu direspon positif Ketua PSSI Kota Semarang Anggoro Mardi Husodo atau akrab disapa Yoyok Mardijo. Dikatakannya,  komunikasi tengah dilakukan untuk membicarakan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak. Konsep pelaksanaan Copa pun terus dimatangkan.
"Kami memang tengah mencari pihak kedua untuk membantu menggelar beberapa kegiatan tahun ini. Setelah kompetisi U-15, ada sponsorship lagi yang ingin membantu pelaksanaan Copa," jelas Yoyok Mardijo yang masih enggan menyebutkan nama penyandang dana itu.
Karenanya, dia meminta agar 25 klub segera menyiapkan diri menghadapi Copa. Bila sesuai rencana akan diputar sebelum puasa, Juli mendatang. Baru setelah Lebaran, akan digelar kompetisi antarklub yang juga diikuti 25 klub, mempertandingkan Divisi I dan Divisi II.
Copa sendiri pertama kali digulirkan sejak 2009 lalu. Saat itu menjadi juara untuk pertama kalinya adalah Biprada Bank Jateng. Setahun kemudian, giliran PSAD yang menjadi juara di tahun berikutnya. Sedangkan pada 2011 lalu, Biprada kembali menjadi juara untuk kedua kalinya.
Finansial
Yoyok Mardijo menambahkan, pada hakikatnya, mendekatnya sponsorship menjadi salah satu solusi masalah finansial yang tengah dihadapi cabor-cabor di Kota Semarang, termasuk sepak bola. Pasalnya, tahun ini mereka tidak akan mendapatkan dana hibah dari APBD Kota Semarang.
Seperti yang diketahui, dengan keluarnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2011, Disospora Kota Semarang tidak berani mengeluarkan anggaran untuk KONI.
Padahal sudah digodok dalam pembahasan APBD 2012, akhir tahun lalu. Alasannya, saat Permendagri terbit Juli 2011, Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk pencairan dana belum keluar. Perwal baru terbit 22 Desember 2011.
Jika menandatangani pencairan dana, dikhawatirkan menyalahi prosedur dan tahapan. Permendagri itu sendiri dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri atas usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya mengubah prilaku kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, dan birokrasi dalam mengelola anggaran negara.

MEDIA INFORMASI