PSSI
Djohar Prihatinkan KITAS Pemain Asing ISL
Jakarta - Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin
mengaku prihatin dengan keresahan para pemain asing yang bertanding di
Indonesia Super League (ISL) karena terhambat dalam perpanjangan Kartu
Ijin Terbatas atau KITAS.
"Saya prihatin dengan keresahan para pemain asing yang bermain di
ISL. Mereka sulit memperpanjang KITAS karena harus mendapat surat
rekomendasi dari PSSI," katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu
(31/3).
Menurut Djohar Arifin, masalah seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua pihak memahami aturan secara benar.
Persoalan perpanjangan KITAS yang menerpa para pemain asing yang bermain di ISL juga akibat dari penolakan KPSI atas tawaran rekonsiliasi dari PSSI.
"PSSI sudah menawarkan pengakuan kepada ISL. Dengan demikian, persoalan perpanjangan KITAS tidak perlu lagi menjadi masalah bagi pemain di ISL. Tetapi mereka menolak," katanya.
Tawaran baik dari PSSI tidak mendapat repons positif dari ISL. Dengan demikian, PSSI sebagai wakil resmi AFC dan FIFA di Indonesia tidak bisa memberikan surat jaminan kepada pemain asing di ISL sebagai syarat mendapatkan KITAS.
KITAS merupakan ketentuan yang diatur dalam PP No.32/1994 yang diperbaharui dengan PP No. 18/2005 tentang Keimigrasian.
Semua orang asing termasuk para pemain asing yang berlaga di ISL wajib memiliki KITAS. Sesuai Pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman No. M02/1995, permohonan untuk mendapatkan KITAS harus menyertakan Surat Sponsor dan Jaminan. Kemudian Surat Keterangan Jaminan dan Status Sponsor.
"Di sinilah letak masalahnya. PSSI tentu sulit mengeluarkan surat sponsor maupun jaminan karena para pemain asing ini bermain di liga ilegal," tegas Direktur Media PSSI Tommy R Arief.
Menurut Tommy, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang berhak mengeluarkan KITAS hanya akan menerima surat sponsor dan jaminan dari PSSI. Karena tidak ada badan lain yang berhak menyelenggarakan kompetisi selain PSSI. "Ditjen Imigrasi tentu tidak akan menerima surat jaminan dari institusi ilegal. Ini aturan hukum normatif saja," tambahnya.
Kongres tahunan PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 18 Maret lalu memutuskan mengakui ISL sebagai kompetisi di bawah kontrol PSSI.
Namun pengakuan ini tidak mendapat tanggapan positif, sehingga muncul masalah KITAS yang diperkirakan akan mempersulit posisi pemain asing di ISL.
"Ya, pada akhirnya semua pemain asing di ISL terpaksa harus dideportasi karena tidak memiliki KITAS. Ini sangat disayangkan, karena pada akhirnya pemain yang harus menjadi korban. Padahal para pemain asing ini merupakan aset penting dalam kompetisi liga profesional Indonesia," jelas Tommy.
Menurut Djohar Arifin, masalah seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua pihak memahami aturan secara benar.
Persoalan perpanjangan KITAS yang menerpa para pemain asing yang bermain di ISL juga akibat dari penolakan KPSI atas tawaran rekonsiliasi dari PSSI.
"PSSI sudah menawarkan pengakuan kepada ISL. Dengan demikian, persoalan perpanjangan KITAS tidak perlu lagi menjadi masalah bagi pemain di ISL. Tetapi mereka menolak," katanya.
Tawaran baik dari PSSI tidak mendapat repons positif dari ISL. Dengan demikian, PSSI sebagai wakil resmi AFC dan FIFA di Indonesia tidak bisa memberikan surat jaminan kepada pemain asing di ISL sebagai syarat mendapatkan KITAS.
KITAS merupakan ketentuan yang diatur dalam PP No.32/1994 yang diperbaharui dengan PP No. 18/2005 tentang Keimigrasian.
Semua orang asing termasuk para pemain asing yang berlaga di ISL wajib memiliki KITAS. Sesuai Pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman No. M02/1995, permohonan untuk mendapatkan KITAS harus menyertakan Surat Sponsor dan Jaminan. Kemudian Surat Keterangan Jaminan dan Status Sponsor.
"Di sinilah letak masalahnya. PSSI tentu sulit mengeluarkan surat sponsor maupun jaminan karena para pemain asing ini bermain di liga ilegal," tegas Direktur Media PSSI Tommy R Arief.
Menurut Tommy, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi yang berhak mengeluarkan KITAS hanya akan menerima surat sponsor dan jaminan dari PSSI. Karena tidak ada badan lain yang berhak menyelenggarakan kompetisi selain PSSI. "Ditjen Imigrasi tentu tidak akan menerima surat jaminan dari institusi ilegal. Ini aturan hukum normatif saja," tambahnya.
Kongres tahunan PSSI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 18 Maret lalu memutuskan mengakui ISL sebagai kompetisi di bawah kontrol PSSI.
Namun pengakuan ini tidak mendapat tanggapan positif, sehingga muncul masalah KITAS yang diperkirakan akan mempersulit posisi pemain asing di ISL.
"Ya, pada akhirnya semua pemain asing di ISL terpaksa harus dideportasi karena tidak memiliki KITAS. Ini sangat disayangkan, karena pada akhirnya pemain yang harus menjadi korban. Padahal para pemain asing ini merupakan aset penting dalam kompetisi liga profesional Indonesia," jelas Tommy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar